Wartawan Tidak Bisa Langsung di Pidana Harus Melalui UU Pers

Editor: Agustinus Bobe author photo
JAKARTA, GLOBALSTAR.ID-- Banyak pihak termasuk polisi, jaksa dan hakim yang belum atau tidak memahami, tatkala berhadapan dengan masalah pemberitaan pers akhir - akhir ini.

Dimana, jika terjadi permasalahan dalam sebuah pemberitaan atau kasus pers, yang mesti dikedepankan adalah Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Dewan Pers Indonesia, Prof.Mohammad Nuh, menyikapi salah satu kasus yang terjadi di Indonesia baru - baru ini, yakni menimpa mantan Pemimpin Redaksi www.banjarhits.id, Diananta Putra Sumedi.

Seperti yang dilansir oleh www.sunarlampung.co, M.Nuh menjelaskan, kasus pidana terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di negara demokrasi seperti ini.

Prof .M.Nuh menilai kasus yang dihadapi Diananta Putra Sumedi adalah kasus pers. Oleh karena itu, semua pihak semestinya memahami bahwa kasus pers harus atau wajib diselesaikan berdasarkan UU Pers bukan KUHP.

Menurut Prof M.Nuh, penegakkan hukum harus memperhatikan semangat dan esensi dari nota kesepahaman Dewan Per dan Polri, Dewan Pers dan Jaksa Agung tentang bagaimana semestinya sengketa jurnalistik diselesaikan (rel/RPG)
Share:
Komentar

Berita Terkini